Sabtu, 31 Oktober 2009

GERAKAN SAPARATISME SUDAN


oleh: Bapak Sidik jatmika

Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri.[1]

Jutaan anak manusia terkapar akibat perang saudara ini. Nyanyian desing peluru, asap beraroma kematian, dan tarian nestapa terus saja menyertai kehidupan di kawasan Darfur dan Sudan Selatan. Tak terhitung lagi berapa harta benda yang lenyap dan berubah wujud menjadi kepulan asap lalu menjelma menjadi jelaga hitam yang menyepuh matahari. Parahnya situasi di Sudan pada saat ini menyebabkan PBB menyebut bahwa konflik Darfur sebagai tragedi kemanusiaan terparah di dunia. Tidak terlalu mengherankan, sebab lebih dari 180.000—300.000 orang telah tewas, dan sekitar 2,5 juta penduduk terpaksa meninggalkan rumahnya sejak terjadi pemberontakan kelompok bersenjata, Februari 2003. Gangguan keamanan ini menyebabkan pemerintahan di Sudan tidak berjalan stabil.

            
                     Peta Sudan                                     Peta Sudan Selatan (wilayah Konflik)

Sejarah Sudan memang senantiasa dihiasi dengan konflik dan perebutan kekuasaan. Setiap pemimpin Sudan selalu dihadapkan dengan kondisi perang. Hal ini menyebabkan masyarakat Sudan menderita kekurangan gizi dan bahan makanan. Banyak penduduk yang mengalami kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuh kurus, dengan kulit yang membungkus tulang, adalah pemandangan yang banyak terlihat di sana. Sebagian lagi hanya mampu mengerang-ngerang kesakitan di kamp-kamp pengungsian, sambil bertanya kepada sekitar: masih adakah harapan masa depan yang lebih baik?
Saat ini, Sudan dipimpin oleh Jenderal Omar Hasan Ahmad Al-Basyir. Kekuasaan jenderal ini diperoleh setelah melalui kudeta tak berdarah atas pemerintahan Ja’far Numberi pada bulan Juni 1989. Kudeta ini didukung oleh Dr. Hasan At-Turabi yang pada saat itu menjabat sebagai ketua parlemen dan ketua Partai Kongres Nasional. Karena besarnya kecurigaan jenderal Al-Basyir pada At-Turabi yang mempunyai pengaruh besar di parlemen dan di kalangan rakyat, maka pada Desember1999, presiden Al-Basyir membubarkan parlemen dan memecat Dr. Hasan At-Turabi sebagai ketua parlemen.
Konflik Darfur dan Sudan Selatan


Gambaran Masyarakat Sudan (Sedang melakukan ritual)

Masalah
pihak pemerintah saat ini tidak dapat menjalankan hukum yang berdasarkan syariat Islam di Sudan Utara, karena kondisi yang kurang kondusif. Dan usaha pemerintah untuk melindungi terrorist malah justru semakin memperkeruh keadaan di sudan selatan. Konflik-konflik dan benturan antar kelompok di sudan selatan hingga kini masih sering terjadi.
Isi
Konflik Sudan pada saat in merupakan awal dari episode akhir skenario panjang yang dirancang oleh pihak Kristen dan kaum sekular untuk menguasai Sudan. Juga merupakan bukti makar yang dilakukan oleh orang-orang hipokrit, sekaligus saksi kelalaian kaum muslimin,” tutur Dr. Abdul Aziz Kamil[2]. Negara ini memang tak pernah aman dari konflik jauh sebelum ia merdeka dari penjajahan Inggris tahun 1956. Inggris adalah negara pertama yang mengambil peran dalam penyebaran benih fitnah di Sudan Selatan. Sejak Inggris menguasai negeri penguasa sungai Nil kedua setelah Mesir ini pada akhir abad ke-19, mereka telah menutup jalan masuk dakwah islamiah ke Sudan Selatan. Di saat yang sama, mereka melebarkan sayap kristenisasi dengan membiarkan masuk para misionaris untuk menyebarkan paham dan pengaruh Kristen. Setelah Sudan merdeka, usaha kristenisasi ini tetap berlangsung dengan makmur, karena pemerintah Sudan tidak terlalu memperhatikan usaha kristenisasi ini. Yang penting adalah keadaan rakyat Sudan tetap makmur dan sejahtera.

Keadaan ini tetap berlangsung hingga kini. Malah terlihat ada indikasi yang menyatakan dukungan pemerintah Sudan terhadap proses kristenisasi. Hal ini antara lain terlihat dengan dihapusnya undang-undang tentang batas penyebaran agama Kristen yang pernah ditetapkan pada masa pemerintahan Ibrahim Abud (tahun 1957—1963). Undang-undang ini melarang adanya pembangunan gereja baru di wilayah Sudan Selatan tanpa izin dari pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik antaragama dan pembangunan tempat peribadatan Kristen di wilayah umat Islam. Namun kemudian ketentuan ini dihapus atas permintaan Paus Paulus II yang berkunjung ke Sudan tahun 1994. Sehingga terbukalah sebuah kesempatan emas bagi pihak gereja untuk menyebarkan agama Kristen di Sudan dengan seluas-luasnya, dengan tetap berpusat di Sudan Selatan.

Perang ideologi antara penduduk Sudan Selatan yang mayoritas kristen dan Sudan Utara yang sebagian besar muslim mulai tersulut sejak saat itu. Di samping itu, perbedaan ras juga memicu panasnya konflik; penduduk Sudan Selatan didominasi oleh orang-orang Negro sedangkan Sudan Utara banyak dihuni oleh keturunan-keturunan Arab. Pihak musuh yang dikomandoi oleh kaum Yahudi memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertajam konflik dengan mengubah ‘topik konflik’ dari agama dan ras menjadi konflik politik dan militer. Hal ini melihat besarnya potensi Sudan untuk kepentingan Yahudi mewujudkan angan mereka mendirikan negara Israel Raya. Dr. Abdul Aziz Kamil menyatakan bahwa potensi-potensi tersimpan yang dimiliki Sudan itu antara lain: 
Pertama, Sudan adalah negara yang terluas di benua Afrika dan wilayah tersubur di kawasan negara Arab. Hal ini memungkinkan adanya pemberdayaan sumber daya alam yang lebih dibanding negara-negara lainnya.
Kedua, Negara Sudan yang saat ini dianggap miskin dan terbelakang, ternyata menyimpan kekayaan alam yang melimpah, seperti adanya kandungan minyak di bagian selatan dan kandungan uranium di bagian barat. Kekayaan yang dapat membawa Sudan menjadi negara kaya dan potensial. Sudan juga masih menyimpan cadangan minyak bumi sebanyak 631,5 juta barel dan 99,11 milyar meter kubik gas alam yang belum tereksploitasi, serta cadangan biji besi dan tembaga dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Saat ini, produksi minyak mentahnya sekitar 500.000 barel per hari. 
Ketiga, Sudan berada di posisi strategis lalu lintas perairan Laut Merah. Sebuah posisi yang menguntungkan untuk menguasai perikanan hingga ke jantung Afrika.  Sudan adalah penguasa sungai Nil kedua setelah Mesir. Sudan sebenarnya adalah negara subur dengan dua aliran anak sungai Nil yang memberi berkah pertanian yang menjadi pilar utama perekonomian negara.
Keempat, Sudan merupakan gerbang masuknya Islam ke kawasan selatan dan Afrika yang kini menjadi tujuan program tanshîriah internasional.  Kelima, Sudan adalah satu-satunya negara Arab yang berani menyuarakan syiar jihad dalam setiap pertempuran menghadapi musuh, di saat kata-kata jihad kini sering dikonotasikan dengan kelompok teroris.

Peristiwa Darfur masih merupakan rentetan dari konflik di Sudan Selatan. Opini yang berkembang selama ini menyebutkan, bahwa konflik ini dipicu oleh keinginan kabilah-kabilah Arab di Darfur untuk mengusir kabilah yang berasal dari ras Afrika yang tinggal di sana. Keinginan ini kemudian berujung dengan pembentukan Milisi Junjuwaid oleh kabilah Arab. Sebuah opini yang ingin dicitrakan oleh Washington, ibukota-ibukota Eropa, dan PBB tentang Sudan pada dunia internasional, walaupun tidak sepenuhnya benar. Presiden Al-Basyir menyebutkan dalam wawancara dengan stasiun TV Aljazeera bahwa konflik yang sifatnya rasial memang sudah ada sejak lama dikarenakan oleh banyak sebab.  Menurut Muhammad Arafah, masalahnya bukan hanya karena kabilah-kabilah dan pertikaian mereka yang tanpa henti, bukan pula kerena milisi Junjuwaid Arab saja, tetapi juga karena ketegangan bersenjata yang diciptakan sebagian kabilah-kabilah yang berasal dari ras Afrika dan karena gerakan-gerakan separatis di barat Darfur (3 gerakan) di mana sebagian orang menamakan mereka dengan Toro Poro, yang terbentuk menjelang aneksasi AS atas Afghanistan pada Oktober 2001 (atau sebelum terbentuknya Junjuwaid).

Namun demikian, masalah terbesar adalah karena adanya intervensi asing, sebab intervensi lembaga-lembaga misionaris dan intervensi gerakan separatis massa di selatan pimpinan John Garank demi target-target tak diketahui dan demi munculnya dua kelompok Islam, memperkeruh masalah, menyokong gerakan-gerakan separatis di barat Sudan, dan karena tuntutan mereka yang bertujuan agar Darfur diperlakukan seperti di selatan Sudan. Di samping itu, intervensi negara-negara luar juga sangat kuat. Surat kabar The Washington Post melaporkan bahwa konflik Darfur telah melibatkan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat. Hal ini dapat ditelusuri dari peristiwa yang terjadi pada 20 Agustus 1998. Pada hari itu, sejumlah pesawat tempur AS menghancurkan pabrik Asy-Syifa’, pabrik farmasi terbesar di Sudan Selatan. Pemerintah AS yang saat itu dipimpin oleh Bill Clinton menjelaskan, bahwa penyerangan ini dilakukan karena pabrik tersebut diduga memproduksi sejumlah bahan yang digunakan untuk membuat senjata kimia. Pejabat AS meyakini keberadaan pabrik itu mempunyai koneksi dengan Osama bin Laden. Sebuah dugaan yang tidak bisa dibuktikan. Peristiwa serangan AS ke pabrik Asy-Syifa’ itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Aksi brutal AS di Sudan tersebut sangat mengerikan dan memakan banyak korban sipil yang mati akibat ketiadaan obat. Meski tidak ada hubungan antara tragedi kemanusiaan Sudan saat ini dengan peristiwa pengeboman itu, tetapi ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan pengeboman tersebut.

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi kepada pemerintah Sudan untuk menyerahkan 51 tersangka dalam kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang umumnya melibat pejabat militer Sudan dan anggota milisi Junjuwaid, dan menyerahkannya ke Mahkamah Pengadilan Internasional (ICC). Namun hal ini mendapatkan tantangan keras dari pemerintah Sudan. Mereka bersikeras untuk menyelesaikan segala permasalahan di dalam negeri tanpa campur tangan pihak asing sedikitpun. Presiden Al-Basyir bahkan menegaskan pada pidatonya tanggal 2 Mei lalu bahwa pemerintah Sudan tidak pernah takut dengan Inggris, Amerika, dan Dewan Keamanan.

Yang juga perlu diketahui adalah kawasan Darfur yang tereletak di bagian barat, menguasai seperlima wilayah Sudan, sementara Sudan Selatan mencakup seperempat wilayah. Sehingga bila konflik ini terus berlanjut lalu berakhir dengan pemisahan diri kaum pemberontak dari kekuasaan pemerintahan Republik Sudan, maka yang tersisa dari Sudan hanya akan tinggal setengahnya saja.

Antara Israel dan Tentara Pemberontak  Hubungan antara pasukan pemberontak di Sudan Selatan yang ingin memisahkan diri dari negara Sudan dengan Israel, telah terbina jauh sebelum John Garank, pimpinan kaum pemeberontak, muncul ke pentas politik Sudan. Sebuah upaya penguasaan Sudan, telah dirintis oleh kaum Yahudi sejak tahun 50-an. Saat itu, Yahudi mulai membina hubungan dengan penduduk Sudan Selatan dengan banyak memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk di Selatan dan sebagian penduduk di utara Sudan. Pada tahun 60-an, Israel mulai melancarkan provokasi kepada penduduk untuk melakukan pemberontakan. Tidak hanya itu, mereka juga mempersenjatai penduduk Sudan Selatan dengan berbagai persenjataan militer dan mendirikan akademi militer untuk para pemuda Sudan di Ethiopia, Uganda, dan Kenya. Bahkan tentara dan perwira Israel mendirikan karantina khusus untuk melatih pemuda-pemuda Sudan, dengan mengambil tempat di dalam negeri Sudan. Pada pertengahan tahun 70-an, kaum Yahudi melakukan penambahan stok senjata untuk para tentara Sudan yang kemudian mereka gunakan untuk membantai kaum muslmin di sana. Mendekati paruh waktu tahun 80-an, terbentuklah pasukan tentara Sudan keluaran akademi militer Israel. Sepanjang tahun 80-an ini, negara-negara tetangga, seperti Kenya dan Uganda, turut memberikan andil politik dalam mengokohkan kepemimpinan John Garank di Sudan Selatan. Tahun 90-an, tentara Israel memberikan tambahan perangkat senjata militer modern dan mutakhir untuk kepentingan perang. Genderang perang pun semakin kencang terdengar sejak saat itu. Suaranya membahana ke seluruh penjuru dunia. Amr Musa, sekretaris perkumpulan liga arab yang juga seorang pengamat politik, setelah terjadinya penyerangan Amerika ke Irak, menegaskan bahwa kondisi Irak saat ini tidak lebih parah daripada kondisi yang akan dihadapi Sudan akan datang. Dan benar, tak lama setelah itu meletuslah tragedi Darfur di Sudan Barat.

Pengotak-ngotakan negara Arab yang dilakukan oleh kelompok Yahudi merambah jauh ke dalam negeri Sudan. Pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi hanya sebagi langkah awal untuk menjadikan Sudan terpecah belah yang tentu berpengaruh pada kondisi negara negara Arab di timur tengah. Perjanjian damai yang terjadi kemudian tidak menjadi indikasi bahwa negara Sudan akan kembali bersatu. Malah justru dari sinilah pemecahan itu dimulai.

Perjanjian yang diadakan pada hari Ahad, 28 Dzulqadah 1425/9 Januari 2005, antara pemerintah Sudan dengan Sudan People’s Liberation Army (SPLA) yang dipimpin oleh Dr. John Garank, telah menyepakati adanya referendum gencatan senjata antar kedua belah pihak dan memberikan kesempatan otonomi daerah kepada pihak Sudan Selatan untuk menjalankan pemerintahan sendiri selama enam tahun. John Garank sendiri diangkat menjadi wakil presiden pertama Sudan dan memegang kepemimpinan tertinggi di Sudan Selatan. Maka terjadilah negara dalam negara. Ketika pihak Aljazeera mengkonfirmasikan hal ini dengan Presiden Al-Basyir, beliau menegaskan bahwa seluruhnya tetap berada dalam lingkup Republik Sudan tapi dengan dua macam undang-undang pemerintahan. Hal ini telah terjadi sejak tahun 1964.

Jangka waktu enam tahun ini bisa menjadi kesempatan emas bagi kaum pemberontak untuk melebarkan sayapnya. Dalam rentang waktu ini mereka bebas mengeruk kekayaan alam dan gas bumi yang berada di Sudan Selatan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Enam tahun adalah waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan segala sesuatu di bidang militer, ekonomi, sosial, politik internasional, dan di bidang lainnya. Mereka pun dapat menghantam dan menyudutkan pemerintah Sudan di mata dunia dengan menyebarkan berbagai opini dan isu, dibantu Amerika dan Israel. Sehingga ketika masa enam tahun selesai, prediksi Dr. Abdul Aziz, John Garank tidak akan memberikan kekuasaan wilayah Sudan Selatan kepada pemerintah, namun akan balik menyerang dengan segala kekuatan milter yang dimilikinya bersama sekutunya.

Sosok John Garank

Garank adalah seorang yang tertutup. Bukanlah hal yang mudah mengajaknya bicara, apalagi diajak diskusi. Lalu mengapa John Garank yang dipilih untuk menjadi komandan kaum pemberontak? Garank muncul ke panggung politik dan militer Sudan setelah melalui beberapa tahap dan tes uji coba yang dilakukan oleh tentara Israel. Selain itu, Garank adalah seorang doktor di bidang ekonomi yang ia peroleh dari salah satu universitas di Amerika. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan dan pengaturan ekonomi Sudan untuk selanjutnya. Penguasaan yang baik tentang kondisi sosial dan geografis Sudan dan pengalamannya di bidang militer sebagai seorang perwira tinggi pada angkatan bersenjata pemerintah Sudan, menambah kuatnya pilihan Israel untuk menempatkan Garank sebagai panglima tinggi pasukan pemberontak. Dan sebelum akhirnya Garank menempati posisi tersebut, ia dilatih secara khusus di Akademi Angkatan Bersenjata Israel di Tel Aviv bersama para tentara Israel lainnya. Israel benar-benar menularkan virus perusak ke dalam pikiran dan jiwa orang negro ini.
Di samping itu, hubungan dia dengan Mossad dan CIA telah terjalin sejak lama.


Dia adalah seorang intel yang memantau keadaan pemerintahan di Sudan. Sejak tiga minggu dia terpilih jadi wakil presiden pertama Sudan yang menguasai wilayah Sudan Selatan secara otonom, terhitung sudah empat kali dia mengadakan pertemuan dengan pihak Mossad dan CIA secara rahasia. Hingga akhirnya dia tewas dengan mengenaskan pada awal Agustus kemarin bersama enam orang perwira tinggi dan tujuh awak pesawat. Pesawat yang mereka tumpangi jatuh di kawasan perbatasan Sudan-Uganda karena sebab-sebab yang belum terungkap hingga kini.

Sementara itu, pihak pemerintah saat ini tidak dapat menjalankan hukum yang berdasarkan syariat Islam di Sudan Utara, karena kondisi yang kurang kondusif. Tuduhan-tuduhan kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat Sudan Selatan dan keterlibatan mereka dalam usaha melindungi teroris turut memperkeruh keadaan. Hingga kini berbagai benturan antar kelompok yang ada masih sering terjadi.





















Kesimpulan
pemerintah saat ini tidak dapat menjalankan hukum yang berdasarkan syariat Islam di Sudan Utara, karena kondisi yang kurang kondusif. Tuduhan-tuduhan kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat Sudan Selatan dan keterlibatan mereka dalam usaha melindungi teroris turut memperkeruh keadaan. Hingga kini berbagai benturan antar kelompok yang ada masih sering terjadi.

Pemberontak pimpinan  John Garank  terus menyokong para pemberontak Darfur dengan amunisi,  saran-saran dan dengan para penasehatnya, demi mengacaukan dan  mendorong Khurtum agar lebih lunak, demi keuntungan-keuntungan yang
akan didapat pemberontak selatan agar sampai ke akhir kesepakatan damai
yang cepat, sehingga Khurtum dapat lebih berkonsentarsi terhadap
pemberontakan barat Sudan, bahwa di sana juga terbukti adanya
bahan-bahan peledak, senjata-senjata dan truk-truk dari pihak-pihak
musuh Khurtum, seperti Israel, yang ditinggalkan para pemberontak dalam
berbagai peperangan yang berlangsung antara pihak pemerintah versus
pemberontak.


Sementara itu, pihak pemerintah saat ini tidak dapat menjalankan hukum yang berdasarkan syariat Islam di Sudan Utara, karena kondisi yang kurang kondusif. Tuduhan-tuduhan kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat Sudan Selatan dan keterlibatan mereka dalam usaha melindungi teroris turut memperkeruh keadaan. Hingga kini berbagai benturan antar kelompok yang ada masih sering terjadi.

Dari sana permainan di Darfur menjadi terkuak, dan target-targetnya
jelas, yang tercermin dalam penghancuran kesatuan Sudan dan hengkangnya
kekuasaan Khurtum atas Darfur dengan dalih pembantaian etnis, setelah
Khurtum mencabut kekuasaannnya dari seperempat tanahnya di selatan. Mungkin mungkin masalah ini tidak akan selesai atau rampung sampai wktu yang cukup lama hingga syariat islam ditegakkan di Sudan Utara.


Refrensi
Pelajaran Darfur Sudan, Islam Arab membantai Islam non Arab


Sudan Geliat Konflik Berkepanjangan, Umarulfaruq Abubakar





[2] Majalah Al-Bayan edisi Muharram 1426

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar